TikTok sued for Rp.13.1 billion regarding the copyright of Virgoun songs

The short video sharing application, TikTok, was sued by PT Digital Chain Maya to the Central Jakarta District Court. The lawsuit is related to the copyright of the song by musician Virgoun Teguh Putra. Quoted from the page of the Central Jakarta District Court Case Tracking Information System (SIPP PN Jakpus), the plaintiff, in this case PT Digital Chain Maya, sued ByteDance. Inc and TikTok.PTE LTD with case number 4 / Pdt.Sus-HKI / Cipta / 2021 / PN Niaga Jkt.Pst. 

TikTok and its parent company are being sued to pay compensation via the law office totaling Rp. 13.1 billion, with details of Rp. 3.1 billion as compensation to the plaintiff and Rp. 10 billion as immaterial compensation.

“Because the plaintiff is experiencing anxiety resulting from pressure and pressure, which causes disruption of the plaintiff’s business activities in the future,” the petitum wrote. In the lawsuit, it was stated that the Cooperation Agreement between PT Digital Chain Maya and singer Virgoun regarding record label No. DRM: Legal / DRM / 055 / X / 2015 dated 3 November 2015 is valid. 

also read : Media Ecosystem Judged Unfair and Initiate Journalistic Copyright Regulations

TikTok is said to have illegally and without permission to reproduce, distribute and distribute the songs on the plaintiff’s master sound / master recording. In addition to requesting reimbursement for material losses, PT Digital Chains Maya also asked TikTok to place advertisements stating errors in the national print media for three consecutive days.

also read : Things you should know before registering a company in Indonesia

Keamanan Siber dan Pembobolan Data di Indonesia

Kerangka hukum Indonesia untuk keamanan siber bervariasi, tergantung pada konteks kejahatannya. Namun, acuan utamanya adalah Undang-Undang Informasi Elektronik, Peraturan Pemerintah 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 20 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (bersama-sama disebut sebagai Peraturan PDP), yang secara luas membahas privasi data pribadi dan komunikasi elektronik. 

Selain Peraturan PDP, ada undang-undang penting lainnya yang dianggap sebagai dasar keamanan siber. Misalnya, terkait kekayaan intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika secara bersama-sama menerbitkan Keputusan Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penerapan Closing Down Content dan / atau Hak Pengguna untuk Mengakses atas "copyright infringement" dan / atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Keputusan bersama tersebut menjelaskan tata cara pengajuan laporan pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik, tata cara verifikasi laporan, dan tata cara penutupan konten dan / atau hak akses terkait pelanggaran hak cipta.

 Menkominfo dianggap sebagai regulator utama untuk hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data dan aktivitas dunia maya, sedangkan polisi telah membentuk unitnya sendiri untuk menangani kejahatan dunia maya. Selain hal tersebut di atas, pemerintah telah membentuk badan lain yang secara khusus mengawasi cybersecurity dan IT security, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (“BSSN”) dan Tim Penanggulangan Insiden Keamanan Indonesia di Internet dan Infrastruktur. (ID-SIRTII). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dianggap sebagai regulator utama dalam segala hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan / atau informasi konsumen terkait dengan proses transaksi pembayaran atau kegiatan jasa keuangan secara umum.