Upaya Pemerintah dalam Mencegah Pembajakan di Indonesia

Pembuat film Indonesia telah berjuang melawan pembajakan sejak tahun 1980-an ketika video rumahan muncul.

Tetapi teknologi baru telah sangat membebani pembuat film. Mungkin saja, jalur hukum litigasi dan non litigasi diperlukan untuk memerangi pembajakan. 

Situs unduhan peer-to-peer, streaming, dan unduhan langsung telah memudahkan semua orang untuk menemukan konten bajakan secara online.

“Semua orang sekarang dapat mengunduh dan mendistribusikan kembali konten bajakan di media sosial. Orang tidak lagi datang untuk menonton film di bioskop. Mereka dapat melakukannya hanya dalam satu klik. Ini jelas merugikan industri film,” kata Chaikal.

Film Joko Anwar “A Copy of My Mind”, ironisnya menampilkan captionist yang menggunakan Google Translate untuk membuat subtitle untuk DVD bajakan, hanyalah salah satu contoh dari ratusan film lokal bajakan yang dibagikan di YouTube.

Film ini diunggah di YouTube pada Februari tahun lalu dan telah menarik lebih dari 100.000 penonton.

Bahkan setelah setahun, YouTube belum menghapus video bajakan tersebut.

Mengatasi Pembajakan

Aprofi Fauzan mengatakan organisasinya secara teratur melaporkan situs web streaming ilegal dan menyimpan daftar situs web yang terus-menerus melanggar hak cipta.

Laporan dan daftar tersebut diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang untuk menutupnya.

Tahun lalu, Aprofi melaporkan lebih dari 300 situs web yang melanggar hak cipta.

Kementerian sejauh ini telah menghapus 324 situs ilegal tersebut.

Tahun lalu, Aprofi bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), rantai bioskop Indonesia XXI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat kampanye anti-pembajakan yang mengingatkan masyarakat akan kerugian nyata dari pembajakan.

Fauzan mengatakan kampanye itu mengirim sutradara dan produser film Indonesia, termasuk dia, untuk berbicara dengan siswa di sekolah dan universitas tentang pembajakan film.

“Mereka mendapatkan pesannya, perlahan-lahan,” kata Fauzan.

Aprofi juga mengingatkan para penjual DVD di mall untuk tidak menjual DVD bajakan.

Satu Rintangan Besar

Perang melawan pembajakan sebagian besar tidak berhasil, dan ada satu rintangan tertentu yang tampaknya saat ini tidak dapat diatasi: pemerintah hanya akan mengambil tindakan terhadap perompak film jika ada keluhan dari produser atau sutradara film.

“Penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa sampai kami mengajukan pengaduan resmi. Waktu yang seharusnya kami habiskan untuk membuat film terbuang sia-sia untuk memerangi pembajakan,” kata Fauzan.

Ari Gema dari Bekraf mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki undang-undang kekayaan intelektual dan teknologi informasi yang memadai untuk menghentikan penyebaran konten bajakan secara online.

Dia mengatakan pemerintah dapat dengan mudah bekerja dengan Penyedia Layanan Internet untuk memblokir akses ke situs streaming tetapi dalam praktiknya, ini tidak selalu terjadi.

“Pembajakan film digital adalah satu-satunya ancaman terbesar bagi perkembangan industri film kita,” kata Ari.

law firm

No Comments